Kampar, Jurnal Sumatera
Baru baru ini masyarakat Kampar dibuat heboh oleh sejumlah Proyek di kabupaten Kampar. Pasalnya, Proyek tahun 2025 APBD berbandrol senilai Rp 544.880.000 rehabilitasi lokal Sekolah Dasar Negeri 010 di Desa Batu Sasak Kampar Kiri Hulu diduga dicampuri tangan Wabub Kampar Misharti.
Desas desus ini mencuat setelah Ketua LSM Penjara Kampar, Udo Muslim, bersama sejumlah awak media mendatangi kantor Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kampar pada Rabu 2 Juli 2025.
Kata Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) proyek, yang enggan disebutkan namanya, muncul pengakuan mengejutkan.
“Pengerjaan proyek sudah diajukan oleh dua oknum kontraktor berinisial ST dan KA. Silakan temui mereka, karena mereka sudah bertemu langsung dengan Wabup,” ungkap sumber dari internal Disdikpora kepada Muslim dan awak media.
Pernyataan itu sontak memicu reaksi keras dari Udo Muslim. Ia mengecam dugaan intervensi tersebut dan menegaskan bahwa kewenangan teknis pengadaan proyek berada sepenuhnya di tangan instansi terkait, bukan di lingkaran politik.
“Penunjukan pelaksana teknis proyek adalah kewenangan penuh Dinas. Wakil Bupati tidak berwenang dalam hal ini. Jika benar ada campur tangan seperti ini, jelas mencederai tatanan pemerintahan dan sistem yang berlaku,” ucap Muslim.
Muslim mengaku pihaknya melalui LSM Penjara telah sejak tahun 2024 mengajukan profosal rehabilitasi sekolah tersebut di Dinas.
Bahkan usulan pengajuan profosalnya kemudian disetujui dan masuk dalam skema APBD murni 2025.
“Kami sudah mengajukan secara resmi sejak lama. Tak mungkin tiba-tiba muncul nama-nama kontraktor lain yang tak punya dasar. Kami minta Kadis Disdikpora Kampar bersikap bijak dan transparan dalam persoalan ini jangan biarkan," tutup Udo.
Munculnya isu oknum pejabat tinggi Daerah Kampar meintervensi kini menjadi perhatian publik Kampar.
Masyarakat berharap ada klarifikasi resmi dari Wakil Bupati Misharti serta langkah tegas dari Dinas terkait guna menjaga integritas proses pembangunan daerah, terutama di sektor pendidikan. Dan ini hendaklah menjadi pukulan telat untuk Gubernur Riau.***(PG).