Pekanbaru, Jurnal Sumatera
Sehubungan viral nya pemberitaan tentang ada nya dugaan TC selaku pemilik Sowmel di Desa Kubang Jaya yang diduga kuat mem videokan dan menyebarkan gambar video tanpa izin seorang wartawati berinisial ND yang menjadi kasus di Polsek Siak Hulu mendapat soroton dari Komunitas Insan Peduli Pers Indonesia ( KIPPI).
Mardiyus,S.Pd selaku sekretaris DPP KIPPI mengungkapkan bahwa viral nya pemberitaan dan penyebaran video yang berisikan dugaan Fitnah dan pencemaran nama baik melalui ITE disinyalir ada nya campur tangan beberapa oknum pewarta yang tidak senang kepada ND, hal itu di ungkap kan Mardiyus kepada pewarta pada Jumat ( 02/02/2024) se usai mendampingi ND atas Panggilan Polsek Siak Hulu.
Menurut-nya lagi,selain ada nya dugaan campur tangan para oknum wartawan yang terkesan memberitakan tidak profesional di mana si oknum pewarta menulis berita memposisikan diri sebagai hakim padahal dari hasil penelusuran informasi ada oknum Pimpinan Redaksi yang mendapat video bahkan turut serta menyebar kan video ke orang lain jadi hal ini merupakan unsur kesengajaan oknum Pemred.
Selain itu,ada media yang saat memberitakan tergolong di kategorikan media gelap, oleh karena itu jika media tersebut di adukan pihak yang keberatan akan memenuhi unsur pelanggaran ITE, sebut Mardiyus.
"Diharapkan kepada seluruh insan Pers agar menyadari bahwa tugas Pewarta jangan mencampur kan unsur tidak senang kepada narasumber lalu memanfaatkan situasi untuk membalas dendam kepada ND sementara mendapat sesuatu dari orang lain", terang Yudi.
Lagi sebut-nya,dalam hal ini TC harus menyadari telah di manfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab di mana patut diduga ada oknum Pewarta yang menyarankan TC untuk konferensi pers padahal dengan isi pemberitaan hasil Konferensi pers justru menjadi Pemicu masalah lebih besar, pasalnya konferensi pers terbuka untuk umum namun mengapa wajah TC yang ditutup sementara wajah ND justru di pampang sehingga menimbulkan kesan mengadu domba antara TC dan ND, tutur lelaki bergelar Sarjana Pendidikan ini.
Lagi di tambahkan Yudi," KIPPI adalah alat pemersatu media dan masyarakat untuk itu jika ada masyarakat yang merasa dirugikan oleh oknum Pewarta dengan meminta bantuan berupa uang atau datang dengan alasan silaturahmi dan ujung ujungnya minta duit itu tidak benar karena tugas Pewarta adalah kontrol sosial melalui pemberitaan", terang-nya.
Lebih jauh diungkapkan-nya, marak nya media tetapi tidak di barengi pemahaman tentang Pers justru mengakibatkan buruknya citra pewarta di mata publik hal tersebut disinyalir ulah sejumlah oknum yang mau menjadi wartawan tetapi sebenarnya tidak mampu menulis alhasil menyalahgunakan media untuk mencari sesuap nasi dan celakanya Pemimpin Redaksi selaku penanggung jawab justru hanya modal nekad tanpa memahami dan mengusai UU no. 40 tahun 1999 tentang Pers.
"Di himbau kepada masyarakat yang berniat menggeluti profesi pewarta agar berhati hati memasuki media karena disinyalir 60% pemimpin redaksi yang ada di Riau tidak mampu mempertanggung Jawabkan isi pemberitaan dan Pemred hanya mengcopy paste berita media lain", kata Mardiyus mengakhiri.***(Tim/NR).