KAMPAR, JURNAL
Tabir penggunaan dana publik di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar kian terkuak. Alih-alih diprioritaskan untuk pemenuhan stok obat yang kian menipis, dana kapitasi JKN diduga kuat justru "dirampok" secara halus melalui skema bimbingan teknis (Bimtek) maraton yang menyerupai wisata dinas terselubung.
Hasil investigasi mengungkap pola kegiatan yang sangat kontras dengan kondisi finansial puskesmas yang sedang megap-megap. Belum kering tinta laporan kegiatan di Hotel Grand Jatra Pekanbaru (18–21 Januari 2026) yang menelan biaya Rp5,5 juta per orang, puluhan kepala puskesmas sudah "terbang" lagi ke Jakarta pada 26–29 Januari 2026 dengan biaya diduga mencapai Rp10 juta per kepala.
Total anggaran yang terserap untuk dua agenda "pelesiran" dalam satu bulan ini ditaksir menembus angka miliaran rupiah—sebuah angka yang fantastis jika dibandingkan dengan jeritan warga yang sering pulang dengan tangan hampa dari apotek puskesmas karena obat kosong.
Indikasi skandal ini semakin kuat ketika peserta yang diberangkatkan didominasi oleh Kepala Puskesmas, bukan staf teknis atau bendahara keuangan.
"Kalau alasannya perbaikan laporan keuangan, kenapa yang dikirim kepala puskesmas semua? Ini patut diduga hanya kedok agar para pimpinan bisa jalan-jalan menggunakan uang negara," ungkap sumber internal yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Dana kapitasi JKN sejatinya memiliki aturan main yang ketat dalam Permenkes Nomor 6 Tahun 2022. Penggunaan dana operasional (40%) untuk kegiatan seremonial di luar daerah secara berulang-ulang dinilai sebagai bentuk pemborosan sistematis.
Di era digitalisasi, dalih pelatihan tatap muka di hotel berbintang dianggap sudah tidak relevan dan hanya menjadi cara untuk melegalkan pengeluaran anggaran demi kepentingan pribadi (SPPD dan akomodasi).
Publik kini mendesak Inspektorat Kampar dan BPK RI untuk tidak tinggal diam. Aroma penyimpangan dalam pengelolaan dana kapitasi ini sudah terlalu menyengat untuk diabaikan.
"Masyarakat Kampar butuh obat, bukan melihat pejabatnya sarapan di hotel berbintang. APH harus segera turun tangan sebelum anggaran rakyat ini habis tak berbekas untuk kepentingan wisata dinas," tegas salah satu tokoh masyarakat setempat.
Sejauh mana pemberitaan ini akan dipantau oleh Media Jurnalsumatera.com dan masih membutuhkan klarifikasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar dr. Asmara Fitra.***(Tim).