TpG0BSMpGfr7TSMiTfAiBUO6

Dugaan Bungkam Soal Dana BOK, LSM INAKOR Kampar Minta Bupati Evaluasi Kinerja Kapus Simalinyang


KAMPAR, JURNAL SUMATERA

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Independen Nasionalisme Anti Korupsi (INAKOR) Kabupaten Kampar angkat bicara terkait minimnya transparansi publik di lingkungan Puskesmas Simalinyang. INAKOR mendesak Bupati Kampar untuk segera mengevaluasi kinerja Kepala Puskesmas (Kapus) Simalinyang Na Alpinur, S.Kep yang diduga bersikap tertutup saat dikonfirmasi mengenai pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun 2024.


Kepala Bidang LSM INAKOR Kampar Effendi menyatakan bahwa pihaknya menerima laporan terkait adanya hambatan dalam memperoleh informasi mengenai realisasi anggaran di Puskesmas tersebut. Padahal, pengelolaan dana negara seperti BOK harus dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.


Sikap Tertutup Picu Spekulasi Negatif

"Kami menyayangkan sikap Kepala Puskesmas Simalinyang yang terkesan menghindar atau tertutup saat dimintai keterangan terkait penggunaan Dana BOK. Jika memang pengelolaannya sudah sesuai prosedur dan Juknis (Petunjuk Teknis), lantas apa yang harus ditutupi dari publik?" ujar perwakilan INAKOR kepada jurnalsumatera.com.


Menurut INAKOR, sikap tertutup dari pejabat publik hanya akan memicu spekulasi liar di tengah masyarakat, terutama terkait isu-isu sensitif seperti anggaran pelayanan ibu hamil, balita, hingga penanganan penyakit menular yang nilainya cukup besar di Kabupaten Kampar.


Desak Evaluasi dari Bupati dan Dinas Kesehatan

Atas dasar temuan tersebut, LSM INAKOR meminta Bupati Kampar bersama Kepala Dinas Kesehatan untuk segera turun tangan. Mereka menekankan bahwa jabatan sebagai Kepala Puskesmas bukan hanya soal pelayanan medis, tetapi juga manajerial keuangan yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.


"Kami meminta Bupati Kampar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kapus Simalinyang. Jika seorang pimpinan fasilitas kesehatan tidak mampu menjalin komunikasi yang baik dengan fungsi kontrol sosial seperti media dan LSM, maka ini menjadi rapor merah bagi reformasi birokrasi di Kampar," tegasnya lagi.


Komitmen Kawal Transparansi

INAKOR juga menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada kejelasan terkait data realisasi anggaran di Puskesmas Simalinyang. Pihaknya berencana menyurati secara resmi instansi terkait jika dalam waktu dekat tidak ada itikad baik untuk memberikan klarifikasi.


Sementara itu, hingga berita ini dirilis, Kepala Puskesmas Simalinyang belum memberikan jawaban resmi terkait tudingan sikap tertutup yang disampaikan oleh LSM INAKOR. Media jurnalsumatera.com masih terus berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak Puskesmas maupun Dinas Kesehatan Kampar untuk mendapatkan jawaban yang berimbang.***(Red). 

Type above and press Enter to search.