KAMPAR, JURNAL SUMATERA
Pemerintah Kabupaten Kampar menunjukkan keseriusan dalam menjaga kualitas tata kelola keuangan daerah. Hal ini dibuktikan dengan dilaksanakannya Exit Meeting bersama Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Bupati Kampar, Kamis (30/04).
Agenda ini merupakan tahap krusial karena menjadi penanda berakhirnya pemeriksaan lapangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2025.
Akselerasi Tindak Lanjut Rekomendasi
Rapat dipimpin langsung oleh Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, Dr. Ardi Mardiansyah, S.STP., M.Si., yang hadir mewakili Bupati Kampar Ahmad Yuzar. Kegiatan yang difasilitasi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) ini bertujuan untuk memaparkan poin-poin perbaikan yang ditemukan selama masa pemeriksaan.
Pj Sekda Ardi Mardiansyah menegaskan bahwa akuntabilitas bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan prioritas utama demi mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Seluruh jajaran harus proaktif. Apa yang menjadi catatan tim BPK harus segera ditindaklanjuti sebelum laporan final diterbitkan. Ini adalah komitmen kita dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel," tegasnya di hadapan para peserta rapat.
Sinergi Seluruh Lini Pemerintahan
Pentingnya koordinasi dalam penyelesaian administrasi ini terlihat dari kehadiran seluruh jajaran pimpinan teknis. Peserta rapat meliputi: Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat se-Kabupaten Kampar, Seluruh Kepala Puskesmas.
Keterlibatan hingga tingkat kecamatan dan puskesmas ini diharapkan dapat mempercepat sinkronisasi data terkait penggunaan anggaran secara menyeluruh di masing-masing unit kerja.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan
Sebagai simbol komitmen perbaikan, agenda diakhiri dengan penyerahan dokumen hasil pemeriksaan dari Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Riau kepada Pj Sekda Ardi Mardiansyah.
"Serah terima laporan ini menjadi titik awal bagi kita untuk melakukan perbaikan sesuai rekomendasi BPK. Saya instruksikan seluruh Kepala OPD agar segera menyelesaikan poin-poin yang menjadi catatan," tutup Pj Sekda dalam arahannya.
Dengan tuntasnya exit meeting ini, Pemerintah Kabupaten Kampar optimis dapat menyelesaikan seluruh administrasi keuangan tahun 2025 sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku dan kembali meraih opini terbaik dari BPK.***(Adv/Asril)