KAMPAR, JURNAL SUMATERA
Pemerintah Kabupaten Kampar menegaskan komitmen kuatnya dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan taat pada peraturan perundang-undangan. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Bupati Kampar, Ahmad Yuzar, saat menghadiri kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau pada Kamis (18/6).
Acara yang berlangsung khidmat di Auditorium Lantai II Gedung BPK Perwakilan Provinsi Riau, Pekanbaru ini dihadiri oleh para bupati dan wali kota se-Provinsi Riau, pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Riau, serta jajaran pejabat pemerintah daerah terkait.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kampar Ahmad Yuzar menyampaikan bahwa evaluasi dari BPK merupakan acuan penting bagi jajarannya untuk terus berbenah dan menjaga integritas birokrasi.
"Pemerintah Kabupaten Kampar berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara profesional, transparan, dan akuntabel. Setiap rekomendasi yang disampaikan oleh BPK akan menjadi perhatian serius dan segera ditindaklanjuti guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)," ujar Ahmad Yuzar.
Ia juga menambahkan bahwa pengelolaan keuangan yang tertib dan bertanggung jawab bukan sekadar pemenuhan kewajiban administrasi, melainkan fondasi krusial bagi daerah. Menurutnya, postur anggaran yang sehat akan langsung berdampak pada optimalisasi pelayanan publik serta percepatan pembangunan di Kabupaten Kampar.
Penguatan Sinergi Eksekutif dan Legislatif
Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban, penyerahan LHP BPK ini dinilai menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk memperkuat sinergi. Kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif sangat dibutuhkan, terutama dalam menjalankan fungsi pengawasan agar penggunaan anggaran daerah berjalan efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata yang langsung dirasakan oleh masyarakat.
Melalui penyerahan LHP ini, diharapkan seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Riau dapat terus mempertahankan komitmen terhadap akuntabilitas keuangan. Konsistensi dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan ini diharapkan menjadi modal utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat luas. **(Adv/Silva).