Oleh : Karim Wartawan Jurnal Sumatera
Daerah bilang defisit. Anggaran tidak mencukupi. Harus berhemat. Pusat bilang efisiensi. Jangan boros. Kelola APBD dengan benar.
Dua pernyataan ini terdengar masuk akal di ruang rapat ber-AC. Tapi di lapangan, logika itu runtuh. Jalan-jalan di desa-desa banyak yang rusak, berlubang, dan berdebu. Sudah bertahun-tahun dikeluhkan warga, sampai hari ini tak diperbaiki.
Lalu untuk siapa efisiensi itu?
Kita harus jujur. Defisit di daerah itu nyata. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepulauan Meranti tidak besar. Kita masih sangat bergantung pada transfer pusat berupa DAU dan DAK. Ketika transfer itu dipotong, pembangunan otomatis berhenti.
Namun di sisi lain, prinsip efisiensi yang diteriakkan pusat juga tidak salah. Pusat melihat fakta bahwa banyak daerah di Indonesia yang memiliki Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) hingga ratusan miliar. Anggaran tidak terserap.
Di sinilah paradoksnya terjadi.
Bagaimana mungkin daerah berteriak tidak ada uang untuk memperbaiki jalan desa,
Jalan desa itu cuma butuh perbaikan beberapa ratus meter, nilainya kecil dibanding total APBD miliaran rupiah. Tapi dampaknya besar buat masyarakat, Kalau jalan sekecil itu saja tidak terurus, wajar jika masyarakat bertanya: efisiensi yang mana yang sedang dijalankan?
Hasil investigasi Jurnal Sumatera di lapangan, masalahnya bukan sekadar defisit atau efisiensi. Masalahnya adalah prioritas dan pengawasan.
Pemerintah daerah harus berani melakukan efisiensi yang dirasakan rakyat, bukan efisiensi di atas kertas. Pangkas yang tidak perlu, dahulukan yang urgent seperti jalan desa yang menjadi nadi ekonomi warga.
Sementara pemerintah pusat juga tidak bisa hanya memukul rata dengan kata efisiensi dari Jakarta. Turunlah ke Meranti dan pusat harus tau bahwa Kabupaten Meranti adalah Kabupaten termiskin di Riau, jangankan ada sisa APBD Meranti, cukuppun tidak, kalau tidak pandai mengelola keuangan daerah, Efisiensi tanpa empati hanya akan melahirkan ketimpangan baru.
Pada akhirnya, APBD itu bukan milik siapapun, APBD itu milik rakyat. Jika jalan di desa-desa saja tetap rusak, maka defisit dan efisiensi itu hanya jadi jargon politik yang bagai bumi dan langit, tak pernah bertemu.