ROKAN HULU, JURNAL SUMATERA
Sektor perkebunan menjadi salah satu bagian penting dalam menggerakkan perekonomian dan kehidupan masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Selain menjadi sumber penghasilan, sektor ini juga membuka lapangan pekerjaan serta memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan secara berkelanjutan.
Dalam pembahasan sektor perkebunan, Kamis (17/9/2026), sejumlah persoalan menjadi perhatian, mulai dari harga tandan buah segar (TBS), produktivitas kebun, kualitas bibit, kelembagaan petani, kemitraan dengan perusahaan, hingga status dan legalitas kawasan perkebunan.
Persoalan kawasan menjadi salah satu pembahasan penting. Status lahan perlu dilihat berdasarkan jenis kawasan, status penguasaan lahan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam pemaparannya, narasumber menjelaskan bahwa pemerintah sebelumnya telah melakukan berbagai proses pendataan dan identifikasi terhadap kegiatan perkebunan yang berada di dalam kawasan hutan.
Pembahasan tersebut juga dikaitkan dengan keberadaan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang melibatkan berbagai unsur kementerian dan lembaga.
Setelah proses inventarisasi dan verifikasi dilakukan, data serta dokumen dari para pihak menjadi bagian dalam proses penataan dan pengelolaan kawasan sesuai mekanisme yang berlaku.
Harga TBS Jadi Perhatian Petani
Dari sisi petani, persoalan harga TBS menjadi salah satu perhatian utama.
Wakil Bupati Rokan Hulu H. Syafaruddin Poti, SH, MM, menyampaikan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi petani, khususnya terkait harga.
Menurutnya, selama ini masih terdapat perbedaan antara harga yang diterima di tingkat pabrik dengan harga yang diterima petani.
Ia menyebutkan, dalam kondisi tertentu, perbedaan harga tersebut pernah mencapai sekitar Rp700 hingga Rp900 per kilogram.
Oleh karena itu, penetapan harga TBS dinilai perlu mengacu pada mekanisme dan data resmi, termasuk harga minyak sawit mentah (CPO) serta komponen lain yang menjadi dasar perhitungan harga TBS.
Petani Mandiri Perlu Diperkuat
Selain persoalan harga, perhatian juga diarahkan kepada petani mandiri yang memiliki potensi besar dalam menopang sektor perkebunan di daerah.
Petani mandiri terdorong untuk membentuk kelompok agar lebih mudah mendapatkan pelatihan, akses program pemerintah, pendampingan, serta peluang kemitraan dengan dunia usaha.
Pendataan petani juga dinilai penting untuk mengetahui identitas petani, asal lahan, status kepemilikan atau penguasaan lahan hingga hubungan kemitraan dengan perusahaan.
Dengan data yang valid, pemerintah dapat menentukan program yang lebih tepat bagi petani, baik petani plasma, petani mitra maupun petani mandiri.
Produktivitas pribadi juga menjadi perhatian. Masih terdapat kebun masyarakat yang belum menerapkan pola budidaya secara optimal, mulai dari penggunaan bibit, pemupukan, pemeliharaan tanaman hingga pengelolaan kebun.
Oleh karena itu, edukasi dan pendampingan kepada petani dinilai sangat diperlukan.
Dorong Pengembangan Bibit dan Teknologi
Penggunaan bibit unggul dan bersertifikat menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan produktivitas perkebunan.
Narasumber dari kalangan pelaku usaha menyampaikan bahwa pelatihan kepada petani dapat dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
Pola pelatihan yang dilakukan perusahaan kepada petani yang dinilai dapat membantu meningkatkan kemampuan petani dalam menerapkan teknik budidaya yang lebih baik.
Selain itu, pengembangan bibit dan varietas juga terus dilakukan. Namun bibit yang masih dalam tahap pengembangan dan pengujian belum dapat langsung dipasarkan ke masyarakat.
Untuk sementara, penggunaan bibit yang telah memiliki legalitas dan sertifikasi serta telah menunjukkan kualitas di lapangan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan petani.
Perkebunan Berpotensi Diintegrasikan dengan Peternakan
Dalam pembahasan tersebut juga muncul ide untuk mengembangkan sektor perkebunan secara terintegrasi dengan peternakan.
Hasil samping atau limbah perkebunan berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak setelah melalui proses pengolahan dan penelitian yang tepat.
Di sisi lain, peternakan dapat menghasilkan kotoran ternak yang kemudian diolah menjadi pupuk organik untuk dimanfaatkan kembali di sektor perkebunan.
Konsep tersebut membentuk siklus ekonomi, di mana perkebunan dapat mendukung peternakan, sementara peternakan memberikan manfaat kembali kepada perkebunan melalui penyediaan pupuk organik.
Jika dikembangkan secara serius, pola tersebut juga berpotensi menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, mulai dari pengolahan bahan pakan, peternakan hingga pengolahan pupuk.
Kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, kelompok petani, dunia usaha dan perguruan tinggi dinilai menjadi bagian penting dalam mewujudkan konsep tersebut.
Dengan pola tersebut, petani tidak hanya berperan sebagai penghasil bahan mentah, tetapi juga memiliki peluang mendapatkan nilai tambah dari hasil perkebunan.
Ke depan, pengembangan sektor perkebunan di Rokan Hulu diharapkan dilakukan secara terpadu, mulai dari budidaya secara, peningkatan produktivitas, peremajaan tanaman, penguatan kelembagaan petani, kemitraan hingga pengembangan usaha turunan.
Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat sektor perkebunan sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Rokan Hulu.****(WTR)