Oleh : Karim (Wartawan Jurnal Sumatera)
SELATPANJANG, JURNAL SUMATERA
Di era keterbukaan informasi, peran pers sebagai pilar keempat demokrasi menjadi semakin strategis. Kehadiran media massa bukan hanya sebagai penyampai informasi, melainkan juga sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
kerja sama antara insan pers dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan hal yang wajar dan konstruktif. Kerja sama ini bertujuan untuk menyebarluaskan program, kebijakan, serta kegiatan setiap Organisasi Perangkat Daerah [OPD] agar masyarakat mengetahui apa saja yang telah dan sedang dikerjakan pemerintah.[Diskominfo]
Rilis resmi dari Pemda memang perlu dipublikasikan. Masyarakat berhak tahu tentang pembangunan infrastruktur, program kesehatan, pendidikan, hingga bantuan sosial. Publikasi ini menjadi bagian dari transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
BERIMBANG: ANTARA RILIS PEMDA DAN SUARA RAKYAT
Namun demikian, kerja sama tersebut tidak boleh mengaburkan fungsi dan marwah pers. Sejatinya, pers memiliki tugas pokok yang tidak bisa ditawar: _menyuarakan kepentingan publik_.
Pers harus tetap mampu menjadi cermin realitas sosial. Di saat yang sama ketika merilis kegiatan Pemda, media juga wajib mempublikasikan kegelisahan yang hidup di tengah masyarakat.
Hari ini misalnya, masyarakat masih bergulat dengan harga sembako yang melambung tinggi. Para nelayan menjerit karena langkanya minyak solar dan mahalnya biaya operasional melaut. Belum lagi persoalan dasar lainnya.
Jika persoalan-persoalan ini tidak disuarakan, lalu siapa lagi?
KERJA SAMA BUKAN BERARTI MENGAMINI
Penting untuk menegaskan bahwa kerja sama dengan Pemda bukanlah bentuk "afiliasi" yang membuat pers kehilangan independensinya. Adanya sinergi anggaran atau program dengan Diskominfo tidak serta merta berarti media harus mengamini semua kebijakan pemerintah.
Fungsi pers adalah sebagai _corong masyarakat_. Pers berdiri untuk menyampaikan aspirasi, kritik, keluhan, hingga harapan rakyat kepada Pemerintah Daerah dan Aparat Penegak Hukum [APH] lainnya.
Ketika harga beras naik, pers yang pertama menyorot. Ketika solar langka di SPBU nelayan, pers yang pertama bertanya ke dinas terkait. Ketika ada proyek yang tidak tepat sasaran, pers yang pertama melakukan kontrol sosial.
Itulah jati diri pers. Independen, kritis, dan berpihak pada kebenaran serta kepentingan publik.
Kerja sama dengan pemerintah adalah bentuk kolaborasi untuk membangun daerah. Tetapi kemitraan itu tidak boleh mematikan nalar kritis.
Karena sejatinya, pers yang kuat adalah pers yang berani berada di tengah: _bersama pemerintah untuk pembangunan, dan bersama rakyat untuk memperjuangkan keadilan. ****