Anak Setatah, JURNAL SUMATERA
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan masih menghadapi persoalan klasik permodalan.
Hal itu tercermin dari usaha perorangan milik Kahar, warga Jalan Utama RT 04/RW 02, Desa Anak Setatah, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti.
Selama tujuh tahun, Kahar bersama keluarga menggeluti usaha kuliner tradisional berupa lontong dan aneka kue, serta penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran jenis bensin. Lokasi usaha tersebut memanfaatkan aset milik keluarga.
Kepada Jurnal Sumatera, Kamis (24/9/2026), Kahar mengungkapkan aspirasinya untuk melakukan ekspansi usaha. Ia berkeinginan meningkatkan kapasitas layanan dengan penambahan fasilitas penunjang kenyamanan konsumen seperti kursi dan meja, serta peningkatan stok BBM.
Namun, rencana pengembangan tersebut terkendala keterbatasan modal.
Ketika ditanya mengenai intervensi bantuan dari Pemerintah Desa maupun Pemerintah Kecamatan, Kahar menyatakan hingga saat ini belum pernah menerima bantuan apapun.
Fenomena yang dialami Kahar menjadi refleksi kritis terhadap implementasi amanat pemberdayaan UMKM. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha, sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
Ketiadaan dukungan permodalan bagi pelaku usaha kecil seperti Kahar patut menjadi evaluasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Pemerintah daerah dituntut untuk lebih proaktif dalam pemetaan potensi ekonomi lokal dan penyaluran program bantuan permodalan, agar cita-cita kemandirian ekonomi kerakyatan dapat terwujud secara substantif, bukan sekadar formalitas regulasi.****(Karim)