ROKAN HULU, JURNAL SUMATERA
Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terus mendorong keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui kegiatan ekspose Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam format talkshow bertajuk “Surambi Nogori, Bupati Menyapa: Bersama Membangun Negeri.”
Kegiatan yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Rokan Hulu tersebut berlangsung Selasa (15/9/2026), pukul 09.00 hingga 11.00 WIB di Studio II Diskominfo Rohul.
Dalam talkshow kali ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Rokan Hulu menjadi narasumber dengan mengangkat tema “Infrastruktur Berkualitas, Rokan Hulu Maju: Membangun Konektivitas, Menggerakkan Ekonomi, Meningkatkan Kesejahteraan.”
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Rokan Hulu, H. Zulfikri, ST , hadir sebagai narasumber utama. Ia didampingi Dr.Hj. Hidayati, S.Kom., M.Pd.I., serta Mawardi Azhar, ST., MM., Kabid Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Rohul sebagai narasumber pendamping.
Kegiatan tersebut menjadi salah satu sarana Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam menyampaikan informasi dan edukasi kepada masyarakat, sekaligus membuka ruang dialog melalui media massa maupun kanal resmi pemerintah.
PUPR Memiliki Peran Strategis
Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Dinas PUPR mempunyai tugas membantu Bupati dan Wakil Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
Ruang lingkup tugas tersebut mencakup sejumlah bidang strategi. Sekretariat menangani aspek perencanaan, keuangan dan administrasi umum.
Sementara itu, Bidang Bina Marga yang berkaitan dengan jalan dan jembatan, Bidang Sumber Daya Air menangani sungai, irigasi dan drainase, Bidang Penataan Ruang yang berkaitan dengan tata ruang, sedangkan Bidang Jasa Konstruksi menangani antara lain sertifikasi tenaga kerja konstruksi.
Di dalamnya dijelaskan, PUPR juga memiliki fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, administrasi, serta fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan kewenangannya.
Infrastruktur Jadi Bagian Penting Visi Pembangunan Rohul
Pembangunan infrastruktur menjadi bagian penting dalam mendukung visi Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu periode 2025–2029, yakni:
“Mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, yang Religius melalui Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan Menuju Masyarakat Sejahtera dan Berkelanjutan.”
Dalam konteks tersebut, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur tidak hanya dipandang sebagai pembangunan fisik semata.
Jalan, jembatan, irigasi, drainase dan tata ruang menjadi bagian dari upaya membuka konektivitas antarkawasan, memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi barang, serta mendukung aktivitas ekonomi daerah.
PUPR Manfaatkan Aspal Sisa untuk Efisiensi
Salah satu langkah yang dilakukan PUPR Rohul pada tahun 2026 adalah pemanfaatan kembali material aspal yang masih layak digunakan.
Pada tanggal 6 Agustus 2026, PUPR Rohul melakukan penanganan jalan berlubang di kawasan Perkantoran Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan memanfaatkan serpihan aspal sisa pekerjaan jalan yang masih layak pakai.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kepala Dinas PUPR Rohul H. Zulfikri, ST., bersama jajaran Bidang Jalan dan Jembatan. Pada saat itu, acara juga didampingi Rezki Rades, ST., yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Rokan Hulu.
Bahan sisa tersebut dimanfaatkan untuk menangani kerusakan jalan ringan hingga sedang. Langkah ini dinilai dapat memberikan efisiensi karena material yang masih layak tidak langsung menjadi limbah, melainkan dimanfaatkan kembali untuk mendukung penanganan kerusakan jalan.
Pemanfaatan material sisa juga dapat membantu mempercepat respon terhadap kerusakan jalan, khususnya dalam penanganan awal, sekaligus mengurangi kebutuhan penggunaan material baru.
Namun pemanfaatan aspal sisa tetap harus memperhatikan spesifikasi teknis, kualitas material dan standar pekerjaan jalan agar hasil penanganannya dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.
Swakelola dan Respons Cepat
Selain pemanfaatan sisa material, pola swakelola dalam pemeliharaan jalan juga menjadi salah satu pendekatan yang dapat mendukung percepatan penanganan kerusakan infrastruktur.
Dengan pola tersebut, penanganan sejumlah kerusakan jalan dapat dilakukan secara lebih responsif berdasarkan kondisi lapangan, terutama untuk pemeliharaan pekerjaan yang membutuhkan penanganan cepat.
Pendekatan ini menjadi semakin relevan di tengah keterbatasan fiskal dan kebijakan efisiensi anggaran. Setiap rupiah anggaran pembangunan infrastruktur dituntut memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Pemeliharaan Jalan Berdasarkan Kondisi Lapangan
PUPR Rohul juga terus melakukan pemeliharaan dan perbaikan jalan berdasarkan kondisi serta kebutuhan di lapangan.
Sejumlah ruas yang menjadi bagian penanganan infrastruktur jalan antara lain Jalan Lingkar KM 4 Pasir Pengaraian, Banjar Datar–Rokan IV Koto, Tambusai Timur–Lubuk Kerapat, serta Dalu-Dalu–Pekan Tebih.
Pola pemeliharaan berdasarkan kondisi lapangan penting untuk menjaga tingkat kemantapan jalan sekaligus mencegah kerusakan berkembang menjadi lebih berat yang pada akhirnya membutuhkan biaya penanganan lebih besar.
Dorong Inovasi Infrastruktur Berbasis Digital
Kedepannya, inovasi PUPR Rohul masih dapat dikembangkan, tidak hanya pada pemanfaatan material di jalan.
Pemanfaatan sistem pemetaan jalan rusak berbasis digital atau GIS, pembangunan database kondisi jalan dan jembatan, penggunaan material lokal dan material daur ulang, hingga penguatan sistem pengaduan masyarakat dapat menjadi bagian dari transformasi pelayanan infrastruktur.
Demikian pula pemeliharaan preventif dapat dilakukan agar kerusakan ditangani sebelum berkembang menjadi kerusakan berat.
Yang tidak kalah pentingnya adalah integrasi data kondisi infrastruktur dengan proses perencanaan dan penganggaran daerah. Oleh karena itu, keputusan pembangunan tidak hanya berdasarkan usulan, tetapi juga mempertimbangkan data kondisi lapangan, tingkat urgensi dan manfaat bagi masyarakat.
Melalui talkshow “Surambi Nogori, Bupati Menyapa” , berbagai kebijakan dan program PUPR tersebut diharapkan dapat diketahui masyarakat secara lebih terbuka.
Pada akhirnya, pembangunan infrastruktur bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi serta pengawasan masyarakat.
Infrastruktur yang berkualitas diharapkan menjadi fondasi bagi konektivitas, pergerakan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu. ****(WTR)