Oleh : Karim (Wartawan Jurnal Sumatera).
Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum (APH) seharusnya tidak alergi terhadap kritik. Sebab, kritikan adalah bagian dari kontrol sosial agar kekuasaan tidak menyimpang.
Namun yang menjadi rahasia umum selama ini adalah "hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah". Pertanyaannya, sampai kapan paradigma ini akan terus dipertontonkan kepada masyarakat?
Siapapun pemegang amanah, baik Gubernur, Bupati/Wali Kota, Kepala Dinas, Lurah/Kepala Desa, hingga jajaran Kepolisian dan Kejaksaan, moralitasnya sedang dipertaruhkan. Setiap keputusan yang diambil dan setiap anggaran yang dialokasikan pasti akan disoroti publik.
Kini ruang publik disajikan berbagai pemberitaan tentang korupsi, penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, dan hukum yang tidak berkeadilan.
Ironisnya, seorang pencuri ayam bisa bukan hanya berurusan dengan hukum, tapi juga kehilangan nyawa dihakimi massa. Begitu tertangkap polisi, berkasnya secepat kilat sampai ke kejaksaan. Tuntutannya pun berat, beda tipis alias 11-12.
Sebaliknya, sangat kontras ketika APH memproses dugaan korupsi yang dilakukan pejabat berdasi. Prosesnya lamban, ibarat jalan di tempat.
Yang kita hadapi hari ini bukan hanya persoalan hukum, tapi sudah menjadi krisis moralitas. Ini jelas mencederai rasa keadilan masyarakat.
Terlepas bagaimana proses hukum berjalan di setiap kasus, hal ini menguji kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Bagaimana masyarakat bisa yakin kepada APH yang diberi amanah untuk bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab?
Sesungguhnya yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi individu atau institusi. Yang jauh lebih krusial adalah kepercayaan publik.
Jika kepercayaan itu runtuh, maka runtuh pula legitimasi negara di mata rakyatnya.****(Red).