Oleh : Karim Wartawan Jurnal Sumatera
Kategori lanjut usia (lansia) didefinisikan sebagai kelompok penduduk yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Pada fase ini, secara fisiologis dan produktivitas, kemampuan fisik untuk beraktivitas telah mengalami degradasi yang signifikan. Jika pun masih bekerja, pekerjaan yang dilakukan cenderung bersifat ringan dan tidak lagi produktif secara ekonomis.
Kondisi ini telah mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat dan daerah melalui program bantuan sosial lansia. Program tersebut merupakan wujud nyata dari kehadiran negara dalam menjamin kesejahteraan warga negara pada masa senjanya.
Namun, pertanyaan fundamentalnya adalah: bagaimana indikator kehadiran pemerintah itu dapat diukur?
Jawabannya terletak pada kinerja pemerintah di tingkat paling bawah, yakni lurah atau kepala desa, beserta perangkatnya Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT). Seharusnya, aparatur di tingkat tapak inilah yang menerapkan prinsip jemput bola, yakni secara aktif mendata, memverifikasi, dan memastikan seluruh lansia di lingkungannya terakomodir dalam program bantuan tersebut.
Realitas di lapangan justru menunjukkan paradoks. Masih banyak ditemukan para lansia yang sama sekali tidak tersentuh bantuan lansia. Fenomena ini, sebagai contoh, banyak terjadi di Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah.
Permasalahan utama yang teridentifikasi adalah kekeliruan dalam menggunakan tolak ukur pendataan. Masih ada aparatur pemerintah, baik lurah, kepala desa, maupun perangkat RW/RT, yang menggunakan paradigma usang dalam melakukan penilaian. Mereka masih melihat kondisi 10 atau 15 tahun yang lalu, di mana para lansia tersebut pada masa produktifnya memiliki pekerjaan yang baik, rumah yang layak, dan ekonomi yang mapan.
Paradigma tersebut tentu tidak relevan dan bukan merupakan tolak ukur yang objektif pada saat ini. Perlu dipahami bahwa semakin bertambahnya usia dan menurunnya kemampuan fisik untuk bekerja, maka untuk bertahan hidup, para lansia tersebut hanya mengandalkan akumulasi simpanan yang mereka kumpulkan selama masa produktif. Simpanan tersebut dari hari ke hari tentu akan semakin menipis, terutama karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Oleh karena itu, inilah momentum bagi pemerintah, baik lurah, kepala desa, dan perangkat lainnya, untuk bertindak lebih bijaksana dan berkeadilan. Pendataan harus dilakukan secara komprehensif, objektif, dan berbasis kondisi faktual saat ini, bukan berdasarkan asumsi masa lalu. Prinsipnya adalah mendata seluruh lansia tanpa terkecuali, jangan sampai ada satu pun yang tercecer dari perhatian negara.
Karena pada akhirnya, memuliakan lansia adalah cerminan dari peradaban sebuah daerah.***